Pengertian Wajib Pajak Badan Usaha dan Pajak Penghasilan

Di Indonesia wajib pajak digolongkan menjadi dua kategori yakni, wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk membayar dan melaporkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Wajib pajak badan ini biasanya digunakan untuk Wajib pajak yang berbentuk badan usaha.

Wajib pajak ini di khususkan bagi badan usaha yang masih melakukan kegiatan produksi dan mendapatkan penghasilan tertantu dalam satu tahun. Pajak badan ini kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa turunan berdasarkan jumlah omset dan regulasi yang berlaku.

Turunan berdasarkan omsetnya, wajib pajak badan ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu wajib pajak dengan omset dibawah 4,8M per tahun, omset 4,8 M hingga 50 M, dan omset diatas 50M. Sedangkan untuk pembagian berikutnya berdasarkan regulasi yang berlaku, wajib pajak badan ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu PPh final dan PPh tidak final.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, berikut ini adalah ulasan lebih lengkap mengenai wajib pajak badan usaha dan pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya:

1. Pembagian subjek pajak

Sebelum mengenal lebih jauh tentang kategori pajak badan, sebaiknya anda juga memahami tentang pembagian subjek pajak untuk syarat wajib pajak badan yaitu Serti PT,CV, perseroan, BUMN, BUMD, firma kongsi , koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, dan bentuk lain yang termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap lainnya.

Untuk masalah pembagian subjek pajak badan iniย  disesuaikan dengan peraturan yang ada saat itu. Dalam masalah pembagian subjek ini bisa saja suatu saat terdapat peraturan baru yang berlaku dan mengalami perubahan pada pembagian subjek pajak badan

2. Objek seperti final dan tidak final

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, objek pajak dari pajak penghasilan badan ini merupakan hasil dari penghasilan yang didapat oleh badan tersebut ketika menjalankan suatu aktivitas bisnis. Serti yang sudah dijelaskan sebelumnya, objek pajak ini dibagi menjadi dua yaitu objek PPh badan tidak final dan objek PPh badan final.

  • Ojek PPh tidak final

Objek PPh badan tidak final ini berarti objek pajak yang pada akhir tahun nanti di hitung ulang dan diperhitungkan dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak- pihak lain. Pihak lain yang memiliki tugas untuk memotong pajak ini juga diharuskan untuk memiliki NPWP. Sehingga dengan ini pihak lain tersebut dapat memiliki bukti pemotongan pajak atau biasanya berupa faktur pajak.

  • Objek PPh badan final sendiri

Selanjutnya objek dari wajib pajak badan adalah objek badan final sendiri, maksudnya adalah objek pajak badan yang diartikan sebagai objek pajak bersifat final atau telah selesai saat dipotong oleh pihak lain atau bahkan bisa juga dipotong oleh diri sendiri ketika akhir tahun masa pajak tiba sehingga dilakukan perhitungan ulang.

Dengan adanya objek pajak, wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor dan membayar pajak serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku.

4. Tarif pajak berdasarkan omset wajib pajak badan usaha yang dimiliki

Untuk masalah tarif, wajib pajak badan biasanya menanggung pajak berdasarkan omset yang didapatkan. Setelah itu, nantinya omset ini juga bisa menjadi dasar perhitungan tarif pajak yang akan diberlakukan.

  • Omzet Kurang dari Rp 4,8 M.

Tarif penghitungan pajak untuk wajib pajak badan usaha dengan penghasilan kurang dari 4,8 M pertahunnya adalah dengan cara 50% x 25% x penghasilan kena pajak.

  • Omset antara 4,8 M hingga 50M

Untuk tarif pajak dengan omset antara nilain diatas, maka wajib pajak juga akan membayar berbeda-beda dan sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Untuk mengetahui tarif pajak yang harus dibayar bisa dihitung dengan cara berikut, [(50% x 25%) x penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas) + (25% x penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas)].

  • Omset lebih dari 50 M

Untuk tarif pajak dengan penghasilan lebih dari 50 M per tahun iniย  biasanya tidak diberikan fasilitas pengurangan tarif. Hal itu dikarenakan badan usaha tersebut sudah dianggap mampu bersaing tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Untuk menghitung tarif pajak bisa dilakukan dengan cara, 25% x penghasilan kena pajak.

Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha, tentu wajib pajak badanharus membayar lebih besar tarif pajak yang menjadi kewajibannya. Untuk itu, ketika memiliki badan usaha, sebaiknya memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk dapat membayar pajak setiap tahunnya.

Itulah informasi yang bisa kami berikan mengenai pengertian wajib pajak badan usaha dan pajak penghasilan yang menjadi tanggung jawabnya. Semoga dengan informasi yang kami berikan anda bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan, sehingga bisa disiplin membayar setiap tahunnya. Semoga membantu dan terima kasih.

Ayied Muhammad Riduan

Saya mengelola beberapa website/blog dengan berbagai niche yang terbuka untuk segala bentuk kerjasama. Kunjungi ๐—ฆ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ถ๐——๐—ถ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น.๐—ถ๐—ฑ atau di No Telepon/WA ๐Ÿฌ๐Ÿด๐Ÿฎ๐Ÿญ๐Ÿฑ๐Ÿฐ๐Ÿฎ๐Ÿต๐Ÿฑ๐Ÿฑ๐Ÿฑ๐Ÿณ untuk detail informasi layanan jasa lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *